Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam bidang pertanian, pendidikan, keluarga berencana (KB), dan kesehatan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa tersebut menjadi landasan bagi pembangunan Indonesia hingga saat ini.
Pertanian
Salah satu landasan kebijakan pembangunan pada masa pemerintahan Orde Baru dalam bidang pertanian adalah program Padi Beras Nasional (PBN). Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi padi dan mencapai swasembada beras. Pemerintah memperluas area penanaman padi dan memberikan dukungan teknologi pertanian, seperti penggunaan pupuk dan pestisida.
Program PBN berhasil meningkatkan produksi beras dan mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Namun, program ini juga menimbulkan dampak negatif, seperti degradasi tanah dan penggunaan pestisida yang berlebihan.
Selain itu, pada masa Orde Baru juga diterapkan program transmigrasi, yang bertujuan untuk mengurangi tekanan penduduk di pulau Jawa dan meningkatkan produksi pangan di daerah-daerah terpencil. Program ini banyak dijalankan di pulau Sumatera dan Kalimantan.
Pendidikan
Pada masa pemerintahan Orde Baru, juga diterapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu program yang diterapkan adalah Wajib Belajar 9 Tahun (WBT), yang mewajibkan setiap anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah selama 9 tahun.
Program WBT berhasil meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan dan menurunkan tingkat buta huruf. Namun, program ini juga menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar di daerah-daerah terpencil.
Selain itu, pada masa Orde Baru juga diterapkan program beasiswa untuk siswa-siswa berprestasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Keluarga Berencana (KB)
Pada masa pemerintahan Orde Baru, juga diterapkan kebijakan keluarga berencana (KB). Program KB bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Program KB berhasil menurunkan tingkat kelahiran dan mengurangi tekanan pada sumber daya alam. Namun, program ini juga menimbulkan kontroversi, terutama dalam hal penggunaan alat kontrasepsi.
Kesehatan Masyarakat
Pada masa pemerintahan Orde Baru, juga diterapkan kebijakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu program yang diterapkan adalah program Kesehatan Masyarakat Desa (KMD).
Program KMD bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di pedesaan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau. Program ini berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Selain itu, pada masa Orde Baru juga diterapkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini masih berlanjut hingga saat ini.
Kesimpulan
Landasan kebijakan pembangunan pada masa pemerintah Orde Baru dalam bidang pertanian, pendidikan, keluarga berencana (KB), dan kesehatan masyarakat telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Indonesia hingga saat ini. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut juga menghadapi berbagai kendala dan kontroversi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan kebijakan yang terus menerus agar pembangunan Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan berkelanjutan.
